System KPK yang Harus di perbaiki
Berikut ini adalah poin-poin yang menjadikan sepak terjang KPK menjadi lamban dalam memberantas kasus korupsi yang ada di negara indonesia . Setelah saya membaca mengenai cara pengaduan masyarakat terkait dengan kasus korupsi . saya menemukan sebuah system yang menjadikan kasus korupsi masih aman sejahtera dan sulit untuk di usust . langsung saja pada pokoknya .
Masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi harus memenuhi kreteria sebagai berikut :
BUKTI PERMULAAN PENDUKUNG LAPORAN
Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:
Dari sekian banyak bukti yang di perlukan , menandakan bahwa KPK dalam memberantas korupsi terkesan kurang atau malah tidak mau bekerja lebih keras lagi . Logikanya begini , kalau dengan bukti yang seperti di atas saya kira Masyarakat tak perlu bantuan KPK , karena dengan Bukti seperti ini maka yang bersangkutan bisa langsung menuntut ke Pengadilan , bisa lapor polisi dengan dasar penipuan,penyalah gunaan wewenang dan lain-lain . Dari sini jelas , kerja KPK sebatas menyampaikan atau menindak lanjuti Kasus Koruspi yang sudah matang saja , sedangkan Kasus-kasus yang masih mentah KPK tidak /belum bisa mengurusi. dan selama kpk belum bisa mengatasi masalah ini maka korupsi akan terus berkembang selama kpk belum menemukan teknik yang mumpuni untuk mengatasi korupsi .
Contoh kasus koruspi yang tidak bisa di tembus KPK .
Misalnya ada pemerintah membuat proyek tanah pasar dengan anggaran 1 milyar untuk tanah seluas 1 hektar . Kemudian oleh kontraktor di belikan tanah 1,5 hektar dengan biaya yang sama . kemudian yang jadi masalah adalah :
Milik siapa tanah 1/2 hektar tadi . padahal pemerintah hanya membutuhkan lahan 1 hektar . lebih lanjut , bagaimana dengan masyarakat yang menjual tanah tadi , padahal anggaran 1 milyard tadi jelas untuk membeli tanah 1 hektar , jika untuk membeli tanah 1,5 hektar berarti ada penurunan harga tanah masyarakat, berarti sudah merugikan masyarakat .
Kelemahan yang paling mendasar lagi adalah Bahwa bukti-bukti yang di perlukan KPK sangat sulit di dapatkan , kalaupun bisa di dapatkan juga sangat rentan dengan bukti yang bisa di rekayasa , karena sifatnya yang hanya berupa dokumen berupa tulisan . adapun dokumen yang sifatnya tak tertulis ,seperti rekaman dan video misalnya , Koruptor tidak bodoh bodoh amat , artinya koruptor sudah pasti mengantisipasi hal-hal negatif yang kurang baik pada kepentinganya .
Demikian uraian singkat yang bisa saya berikan , intinya Teknik KPK dalam memberantas Korupsi masih sangat lemah dan masih butuh pengembangan yang sangat signifikan . Saran saya , KPK harus lebih peka lagi terhadap kasus koruspi dan prilaku Koruptor , harus punya alat canggih yang bisa mendeteksi kasus korupsi .
Read More
Masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi harus memenuhi kreteria sebagai berikut :
BUKTI PERMULAAN PENDUKUNG LAPORAN
Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:
- Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
- Laporan hasil audit investigasi
- Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
- Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
- Foto dokumentasi
- Surat, disposisi perintah
- Bukti kepemilikan
- Identitas sumber informasi .
Dari sekian banyak bukti yang di perlukan , menandakan bahwa KPK dalam memberantas korupsi terkesan kurang atau malah tidak mau bekerja lebih keras lagi . Logikanya begini , kalau dengan bukti yang seperti di atas saya kira Masyarakat tak perlu bantuan KPK , karena dengan Bukti seperti ini maka yang bersangkutan bisa langsung menuntut ke Pengadilan , bisa lapor polisi dengan dasar penipuan,penyalah gunaan wewenang dan lain-lain . Dari sini jelas , kerja KPK sebatas menyampaikan atau menindak lanjuti Kasus Koruspi yang sudah matang saja , sedangkan Kasus-kasus yang masih mentah KPK tidak /belum bisa mengurusi. dan selama kpk belum bisa mengatasi masalah ini maka korupsi akan terus berkembang selama kpk belum menemukan teknik yang mumpuni untuk mengatasi korupsi .
Contoh kasus koruspi yang tidak bisa di tembus KPK .
Misalnya ada pemerintah membuat proyek tanah pasar dengan anggaran 1 milyar untuk tanah seluas 1 hektar . Kemudian oleh kontraktor di belikan tanah 1,5 hektar dengan biaya yang sama . kemudian yang jadi masalah adalah :
Milik siapa tanah 1/2 hektar tadi . padahal pemerintah hanya membutuhkan lahan 1 hektar . lebih lanjut , bagaimana dengan masyarakat yang menjual tanah tadi , padahal anggaran 1 milyard tadi jelas untuk membeli tanah 1 hektar , jika untuk membeli tanah 1,5 hektar berarti ada penurunan harga tanah masyarakat, berarti sudah merugikan masyarakat .
Kelemahan yang paling mendasar lagi adalah Bahwa bukti-bukti yang di perlukan KPK sangat sulit di dapatkan , kalaupun bisa di dapatkan juga sangat rentan dengan bukti yang bisa di rekayasa , karena sifatnya yang hanya berupa dokumen berupa tulisan . adapun dokumen yang sifatnya tak tertulis ,seperti rekaman dan video misalnya , Koruptor tidak bodoh bodoh amat , artinya koruptor sudah pasti mengantisipasi hal-hal negatif yang kurang baik pada kepentinganya .
Demikian uraian singkat yang bisa saya berikan , intinya Teknik KPK dalam memberantas Korupsi masih sangat lemah dan masih butuh pengembangan yang sangat signifikan . Saran saya , KPK harus lebih peka lagi terhadap kasus koruspi dan prilaku Koruptor , harus punya alat canggih yang bisa mendeteksi kasus korupsi .
