Money Politik Dalam Demokrasi Itu Wajar

Menuju kesepahaman walaupun itu menyakitkan , mengingat seperti sudah kehabisan cara dan reka bagaimana membentuk pengelola negara yang benar-benar bertanggung jawab dengan tugasnya . Berikut ini adalah sedikit unek unek saya terkait dengan merebaknya berita-berita para pejabat tinggi negara ,mulai dari presiden,mentri,hakim dan lain sebagainya , di mana kalau semakin di cermati rasanya semakin asyik saja . Benar kata bang iwan fals , dunia politik penuh dengan intrik , seperti orang pacaran kalau ga nyubit ga asyik . yah layaknya orang pacaran , kalau dah cubit-cubitan kan pacaranya makin seru .

Oke kali ini saya akan mambahas tentang Money Politik di negeri kita tercinta yaitu Republik Demokrasi . ingat negara republik demokrasi , bukan republik indonesia, kalau republik indonesia mah pejabatnya jujur semua, tidak pernah rebutan kursi , kalau kalah pemilu ga protes ke MK dengan dalih ini itu , mulai dari money politik, pemasangan baleho sampai pengurangan kartu suara , pokok top banget dech .

Berbeda dengan republik demokrasi yang akan saya ceritakan ini , dalam negara demokrasi ini , semua orang bebas menentukan haknya saking bebasnya sampai mereka merasa punya wewenang untuk menggunakan uang rakyat , punya wewenang untuk mengumpulkan harta dan wanita bahkan sampai merasa berhak untuk memperpanjang masa jabatanya .

Belum lama ini ketua MK  mahkamah konstitusi republik di tangkap sama KPK komisi pemberantasan korupsi , awalnya si aku pikir baik baik saja , maksudnya , KPK sudah menjalankan kewajibanya menangkap orang yang korupsi dan itu memang sudah pekerjaanya . Ketua MK juga sepertinya sudah terima di tangkap KPK karena dia bersalah kenapa kok korupsi sampai ketahuan , coba kalau ga ketahuan tentu lain jadinya . jadi kesalahan ketua MK itu bukan di korupsinya tapi di cara korupsinya , dia masih kalah cerdik dengan KPK , ibarat tinju Ketua MK sudah kena pukul talk dan harus menerima kekalahan , masalah ini selesai dan sudah di serahkan ke pada yang berwajib . Logikanya Beres orang yang ketahuan dan terbukti bersalah harus di adili dan harus di hukum setimpal sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat . Jabatan yang dia gunakan harus di lepas dan di berikan kepada yang membidangi .

Tapi anehnya , berawal dari penangkapan KPK tersebut ternyata masalah semakin panjang , mungkin inilah seninya republik demokrasi . Presiden ikut bertindak , Mantan Ptinggi KPK ikut bergerak sampai berlanjut ke Petinggi partai politik juga bergerak .Padahal masalahnya kan Bahwa ketua MK terlibat korupsi dan sekarang sudah di tangkap ,  dan pengurus MK yang tidak terlibat berhak mengdakan sidang guna mencari pengganti ketua tadi. masalah selesai . Tapi berhubung presiden ikut ambil bagian tentang masalah ini , jadinya malah lain , berbagai letupan cemburu sosial di antara petinggi negarapun bermunculan , ada yang bilang Presiden memang sengaja gembosi MK, ada yang bilang pengalihan isu terkait dengan partai politik presiden yang sedang turun daun dan lain sebagainya. di mana kalau di telusuri lebih lanjut maka secara tidak langsung masalah yang harusnya masuk ranah hukum , eh lah kok masuk politik .  yah namanya juga republik demokrasi , apapun bisa jadi pokok hapy...

Selain campur aduknya kepentingan politik dengan hukum negara , di republik demokrasi ini juga ada yang unik yaitu tentang budaya dan tradisi money politik sampai money loundry . Jangan di salahkan , karena ini negara demokrasi , jadi semua pihak berhak melakukan apa yang dia inginkan tanpa melewati batasan yang sudah di tentukan . Seperti money politik ini dan money loundry ,mungkin di kalangan tertentu money politik dan money lonudry adalah hak asasi manusia mengingat pemilu tuh kalau gada uangnya juga ga jalan , jadi pejabat kalau ga korupsi juga ga cepat balik modal . jadi wajar saja , toh sama sama tahu ini aja . hehehe uang yang di buat kampaye itu dari mana terus cara mengembalikanya bagaimana , yang membedakanya cuma pendai berkelit atau tidak dari kejaran KPK . kalau pandai ya untung kalau kurang pandai yang kalah . Nah asyik kan.....

Tulisan ini sekedar iseng, jangan di ambil hati .
Jika yang terpelajar dan berkedudukan tinggi hingga di percaya mengelola sebuah negara saja menganggap hal itu biasa di buktikan dengan banyaknya pejabat negara pada korupsi . berarti hal tersebut patut untuk di budayakan dan di jadikan aset negara , mungkin lebih seru dari pertandingan sepak bola 

Tweet